TKDN: Pengertian, Manfaat, dan Metode Perhitungannya

Dalam era globalisasi, ketergantungan pada impor sering kali menjadi tantangan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai salah satu strategi utama untuk memperkuat industri nasional dan mendorong kemandirian ekonomi. TKDN bukan hanya sekadar persentase komponen lokal dalam produk atau jasa, tetapi juga merupakan alat vital yang digunakan untuk memacu pertumbuhan industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Kebijakan ini semakin penting mengingat pesatnya perkembangan proyek-proyek besar di berbagai sektor, seperti energi, infrastruktur, telekomunikasi, dan kesehatan, yang membutuhkan partisipasi industri lokal. Melalui penerapan TKDN, Indonesia tidak hanya berupaya meningkatkan daya saing produknya di pasar global, tetapi juga memastikan bahwa nilai tambah yang dihasilkan dapat dinikmati oleh masyarakat dalam negeri. Artikel ini akan menguraikan pengertian TKDN, manfaatnya bagi perekonomian nasional, serta metode perhitungannya yang diterapkan di berbagai sektor industri.

Pengertian TKDN

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah persentase nilai dari komponen yang dibuat di dalam negeri pada suatu produk atau jasa. TKDN ini menjadi ukuran seberapa besar kontribusi lokal, baik dalam bentuk bahan baku, tenaga kerja, maupun proses produksi yang dilakukan di dalam negeri, dalam pembuatan suatu produk atau jasa.

TKDN sering digunakan dalam konteks pengadaan barang dan jasa, terutama dalam proyek-proyek pemerintah atau proyek-proyek besar di sektor-sektor seperti energi, infrastruktur, dan telekomunikasi. Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan TKDN untuk mendukung industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Contoh sederhananya, jika sebuah produk memiliki TKDN sebesar 40%, berarti 40% dari nilai produk tersebut berasal dari komponen yang diproduksi di Indonesia, sementara sisanya berasal dari impor. Pemerintah sering kali menetapkan persyaratan minimum TKDN untuk proyek-proyek tertentu, yang berarti bahwa perusahaan yang berpartisipasi dalam tender harus memenuhi atau melebihi tingkat TKDN yang ditentukan untuk dapat memenangkan kontrak.

Kementerian Perindustrian

Dalam aspek Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), kementerian yang bertanggung jawab utama adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kementerian ini memiliki peran kunci dalam mengatur, memantau, dan mendorong implementasi TKDN di berbagai sektor industri.

Kementerian Perindustrian bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, standar, dan pedoman terkait TKDN. Mereka juga bekerja sama dengan instansi lain untuk memastikan bahwa persyaratan TKDN diterapkan dengan baik, terutama dalam pengadaan barang dan jasa yang melibatkan proyek-proyek pemerintah.

Manfaat TKDN

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) memiliki sejumlah manfaat yang signifikan, baik bagi perekonomian nasional maupun bagi pelaku industri di dalam negeri. Berikut beberapa manfaat utama TKDN:

1. Mendorong Pertumbuhan Industri Dalam Negeri:
   • TKDN memaksa industri untuk mengutamakan penggunaan komponen dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Hal ini mendorong pengembangan industri lokal, meningkatkan kapasitas produksi, dan memajukan teknologi dalam negeri.
2. Mengurangi Ketergantungan pada Impor:
   • Dengan meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri, TKDN membantu mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor barang dan jasa. Ini dapat meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap fluktuasi nilai tukar dan gejolak pasar internasional.
3. Menciptakan Lapangan Kerja:
   • Penggunaan komponen dalam negeri meningkatkan permintaan untuk tenaga kerja lokal, baik di sektor manufaktur, konstruksi, maupun jasa. Hal ini dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional:
   • Dengan mengembangkan industri lokal, TKDN membantu meningkatkan kualitas dan daya saing produk-produk dalam negeri di pasar global. Produk dengan TKDN tinggi juga lebih mudah diterima dalam proyek-proyek yang memiliki persyaratan khusus untuk komponen lokal.
5. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan:
   • TKDN mendorong praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dengan mengurangi emisi karbon yang terkait dengan pengangkutan barang impor dan mendorong penggunaan sumber daya lokal yang lebih efisien.
6. Memberikan Insentif bagi Investor Lokal:
   • Pemerintah sering kali memberikan insentif, seperti keringanan pajak atau akses prioritas dalam tender pemerintah, kepada perusahaan yang memenuhi atau melampaui standar TKDN. Ini mendorong lebih banyak investasi dalam negeri dan membantu perusahaan lokal berkembang.
7. Memperkuat Kemandirian Ekonomi:
   • Dengan meningkatkan kontribusi lokal dalam produk dan jasa, TKDN membantu menciptakan ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya tahan terhadap tekanan eksternal, seperti perang dagang atau krisis global.

Metode Perhitungan dan Lingkup Penilaian TKDN

Metode perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia diatur dengan cukup detail oleh pemerintah, terutama melalui regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Berikut adalah gambaran umum metode dan ketentuan perhitungan TKDN di Indonesia:

1. Sektor Industri:

• Hulu Migas: Industri yang berfokus pada eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.
• Ketenagalistrikan: Sektor yang mencakup pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.
• Handphone, Komputer, Tablet: Industri yang berhubungan dengan perangkat elektronik portabel.
• Telekomunikasi (Capex-Opex): Industri telekomunikasi, khususnya investasi modal (Capex) dan operasional (Opex).
• Elektronika dan Telematika: Sektor yang mencakup produk elektronik dan teknologi informasi.
• Farmasi: Industri yang memproduksi obat-obatan dan produk farmasi lainnya.
• Kendaraan Listrik: Sektor otomotif yang berfokus pada produksi kendaraan listrik.
• Lainnya: Sektor-sektor lain yang diatur oleh kebijakan TKDN.

2. Peraturan yang Mengatur TKDN:

• Hulu Migas: Diatur oleh Permen ESDM 15/2013.
• Ketenagalistrikan: Diatur oleh Permenperin 5/2017 (Perubahan 54/2012).
• Handphone, Komputer, Tablet: Diatur oleh Permenperin 29/2017.
• Telekomunikasi (Capex-Opex): Diatur oleh Permen Kominfo 12/2019.
• Elektronika dan Telematika: Diatur oleh Permenperin 22/2020.
• Farmasi: Diatur oleh Permenperin 16/2020.
• Kendaraan Listrik: Diatur oleh Permenperin 27/2020.
• Lainnya: Diatur oleh Permenperin 16/2011.

3. Metode Perhitungan TKDN:

• Cost-Based:

• Sektor: Hulu Migas, Ketenagalistrikan, Telekomunikasi (Capex-Opex), dan sektor lainnya.
• Lingkup Penilaian:
  • Material
  • Tenaga Kerja
  • Overhead Pabrik
• Material-Based dan Proses-Based:

• Sektor: Handphone, Komputer, Tablet; Elektronika dan Telematika; Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai.
• Lingkup Penilaian:
  • Aspek Manufaktur
  • Aspek Pengembangan
  • Aspek Aplikasi (khusus untuk sektor Handphone, Komputer, Tablet)
  • Bahan Baku Obat (khusus untuk sektor Farmasi)
  • Aspek Produksi (khusus untuk sektor Farmasi)
  • Aspek Pengemasan (khusus untuk sektor Farmasi)
• Proses-Based:

• Sektor: Farmasi
• Lingkup Penilaian:
  • Bahan Baku Obat
  • Aspek Pengembangan
  • Aspek Produksi
  • Aspek Pengemasan

4. Sektor-Sektor Industri dan Implementasi TKDN:

• Hulu Migas: Pengadaan di lingkungan KKKS.
• Ketenagalistrikan: Pengadaan terkait pembangkit, GI, transmisi, distribusi oleh PLN dan IPP.
• Handphone, Komputer, Tablet: Setiap produk yang beredar di Indonesia.
• Telekomunikasi (Capex-Opex): Capex dan Opex Telco dihitung setiap tahun.
• Elektronika dan Telematika: Setiap produk ET yang diproduksi di Indonesia.
• Farmasi: Setiap produk farmasi yang diproduksi di Indonesia.
• Kendaraan Listrik: Setiap produk KBBL yang diproduksi di Indonesia.
• Lainnya: Berlaku untuk setiap produk lain yang diproduksi di Indonesia.

Persentase TKDN yang Wajib di Industri di Indonesia

berikut adalah persentase TKDN yang wajib untuk beberapa sektor industri di Indonesia:

1. Industri Alat-alat Kesehatan: Nilai prioritas >60%
2. Industri Alat-alat atau Mesin Pertanian: Nilai prioritas >43%
3. Industri Peralatan Minyak dan Gas: Nilai prioritas >24-40%
4. Industri Listrik Nasional: Nilai prioritas >40%
5. Industri Pembangkit Listrik: Nilai prioritas >30-70%
6. Industri Gardu Induk: Nilai prioritas >17-65%

Persentase ini menunjukkan nilai minimum TKDN yang harus dipenuhi oleh setiap sektor untuk memenuhi persyaratan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam proyek-proyek besar yang melibatkan sektor-sektor ini.

Kesimpulan

TKDN mendorong pertumbuhan industri lokal, mengurangi ketergantungan pada impor, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk nasional. Kebijakan ini memperkuat kemandirian ekonomi dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui stabilitas ekonomi dan akses ke produk berkualitas dengan harga terjangkau.

BMG Institute Training

BMG Institute, sebagai bagian dari BMG Consulting Group (PT. Bina Manajemen Global), merupakan penyelenggara training unggulan yang secara khusus memfokuskan pada pengembangan profesionalisme dan peningkatan keterampilan dalam beragam bidang industri.

Training Resources Terkait TKDN

• Pelatihan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)