Training Aspek Hukum Dan Akuntansi Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik

Senior Trainer BMG Institute

Deskripsi

Training Aspek Hukum Dan Akuntansi Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang peraturan dan praktik dalam kerja sama antara sektor publik dan swasta untuk penyediaan infrastruktur. Keterbatasan anggaran APBN memerlukan alternatif pendanaan seperti Public Private Partnership (PPP), yang melibatkan berbagai skema perjanjian bisnis, termasuk Build-Operate-Transfer (BOT), Build-Transfer-Operate (BTO), dan lainnya. Di Indonesia, skema ini diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Training ini juga mencakup pemahaman tentang peraturan terkait seperti PSAK 116 “Sewa”, PSAK 111 “Pengaturan Bersama”, dan ISAK 112 “Perjanjian Konsesi Jasa”.

Sasaran Pelatihan

Tujuan Pelatihan

Setelah Mengikuti Training Aspek Hukum Dan Akuntansi Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik, Peserta Diharapkan Mampu:

Memahami Kerja Sama Pemerintah dan Swasta
Mempelajari Skema Perjanjian Bisnis
Menguasai Regulasi Terkait
Mengintegrasikan Aspek Hukum dan Akuntansi

Manfaat Pelatihan

Manfaat Training Aspek Hukum Dan Akuntansi Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik:

Pemahaman Mendalam tentang PPP
Keterampilan dalam Skema Perjanjian Bisnis
Pengetahuan tentang Regulasi Terkait
Kemampuan Integrasi Hukum dan Akuntansi

Target Peserta

Training Aspek Hukum Dan Akuntansi Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik Ditujukan Untuk:

Pejabat Pemerintah
Manajer Proyek Infrastruktur
Konsultan Hukum dan Akuntansi
Pengacara Korporat
Staf Keuangan dan Akuntansi
Pengusaha dan Investor Infrastruktur
Akademisi dan Peneliti

Persyaratan Peserta

Metode Pelatihan

Metode Pelatihan Training Aspek Hukum Dan Akuntansi Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik Meliputi:

Presentasi dan Kuliah
Studi Kasus
Workshop Interaktif
Diskusi Panel
Latihan Analisis Dokumen
Simulasi Proyek
Umpan Balik dan Evaluasi

Media Pembelajaran

Durasi Pelatihan

Agenda Pelatihan

Outline Training

Outline Materi Yang Diberikan Dari Training Aspek Hukum Dan Akuntansi Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik Meliputi:

Mengenal perjanjian Public-Private-Partnership berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,
Mengenal berbagai skema kerja sama bisnis dalam Public-PrivatePartnership,
Memahami konsep pencatatan dan pelaporan keuangan berbagai skema kerja sama bisnis Public-Private-Partnership berdasarkan PSAK 116, PSAK 111 dan ISAK 112,
Isu-isu kritis terkait kerja sama Public-Private-Partnership