BMG Institute

Membuat Perjanjian Kerja Yang Tepat Berdasarkan SKKNI MSDM KepMenakertrans 307/ 2014

Senior Trainer BMG Institute

Senior Trainer BMG Institute

Membuat Perjanjian Kerja Yang Tepat Berdasarkan SKKNI MSDM

Deskripsi

Perjanjian Kerja (PK) merupakan dokumen penting dalam hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja/buruh. PK ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak serta menyelaraskan konsekuensi yang timbul dari hubungan kerja tersebut. Selain harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, pemilihan jenis dan bentuk PK juga harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Hal ini penting untuk menjaga daya saing organisasi, meningkatkan efisiensi, dan mengantisipasi kemungkinan permasalahan yang mungkin timbul di masa mendatang. Dengan demikian, penyusunan PK yang tepat dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih baik.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 serta peraturan pelaksanaannya, termasuk dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja, telah mengatur beberapa hal terkait dengan perjanjian kerja sebagai dasar hukum bagi hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja/buruh. Beberapa poin yang diatur antara lain:

  1. Rambu-rambu Hukum: Undang-undang ini menetapkan aturan yang harus dipahami dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan kerja. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti hak dan kewajiban pekerja, prosedur pengakhiran kontrak kerja, upah, dan perlindungan terhadap pekerja.
  2. Jenis-jenis Perjanjian Kerja: Undang-undang ini menetapkan tiga jenis perjanjian kerja yang dapat digunakan antara perusahaan dan pekerja, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tak Tertentu (PKWTT), dan Perjanjian Kerja Pemborongan. Setiap jenis perjanjian memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda, yang harus dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan pekerja.
  3. Dasar Hukum bagi Perselisihan: Perjanjian kerja merupakan dasar hukum yang penting jika terjadi perselisihan di kemudian hari antara perusahaan dan pekerja. Oleh karena itu, penyusunan perjanjian kerja yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku menjadi hal yang sangat penting dan strategis untuk menghindari potensi permasalahan di masa mendatang.

Dengan demikian, kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan peraturan pelaksanaannya sangatlah penting dalam menyusun dan menjalankan perjanjian kerja, demi menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja.

Mengapa SKKNI?

SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) menjadi penting dalam menyambut era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) 2015 karena hal ini merupakan modal utama untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah regional dan global. Berikut beberapa alasan mengapa SKKNI penting:

  1. Persaingan Global: Persaingan di pasar global semakin ketat dengan adanya MEA. Negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina telah memiliki standar kompetensi yang tinggi untuk tenaga kerja mereka. Dengan SKKNI, praktisi SDM Indonesia dapat bersaing dengan lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih bernilai di pasar regional.
  2. Kualitas Produk dan Layanan: SKKNI tidak hanya berlaku untuk tenaga kerja, tetapi juga untuk produk dan layanan yang dihasilkan. Dengan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai standar nasional, diharapkan kualitas produk dan layanan yang dihasilkan juga meningkat.
  3. Acuan Standar: SKKNI menjadi acuan standar dalam pengembangan kualitas dan kapasitas pelaksana dan penanggung jawab manajemen SDM. Hal ini membantu dalam mengukur dan meningkatkan kompetensi SDM secara sistematis dan terukur.
  4. Regulasi yang Mendukung: Dengan adanya regulasi yang mewajibkan pelaksana dan penanggung jawab manajemen SDM memiliki sertifikasi SKKNI, maka hal ini mendorong para praktisi SDM untuk meningkatkan kompetensi mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan.
  5. Peningkatan Profesionalisme: SKKNI juga membantu dalam meningkatkan profesionalisme para praktisi SDM dengan mengukur dan memastikan bahwa mereka memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan dalam bidangnya.

Dengan mengikuti workshop yang mengedepankan pengembangan keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan SKKNI, peserta diharapkan dapat memiliki pemahaman yang baik dan kemampuan dalam menyusun perjanjian kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.

  1. Pengantar
    • Tantangan perusahaan dalam hal daya saing, produktivitas, dan penentuan proses bisnis yang sesuai dengan kelompok pekerjaan.
    • Perbedaan antara pekerja tetap dan tidak tetap, serta peran core vs non-core dalam organisasi.
  2. Sekilas SKKNI MSDM dan Sertifikasi Profesional
    • Pentingnya sertifikasi professional bagi praktisi HR dalam menghadapi era MEA dan persaingan global.
  3. Perjanjian Kerja dalam Tatanan Hukum
    • Pengertian perjanjian kerja, hubungan kerja, dan dasar hukumnya dalam KUH Perdata dan UU 13/2003.
  4. Anatomi Perjanjian Kerja
    • Unsur-unsur utama yang ada dalam perjanjian kerja.
  5. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
    • Pengertian, rambu-rambu, bentuk, masa percobaan, syarat-syarat kerja, berakhirnya PKWT, ganti rugi, perpanjangan/pembaharuan PKWT, dan jenis-jenis PKWT.
  6. Perjanjian Kerja Waktu Tak Tertentu (PKWTT)
    • Masa percobaan, pengangkatan, syarat-syarat kerja yang berlaku, dan proses merancang/menyusun perjanjian kerja.
  7. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Menyusun Perjanjian Kerja
    • Asas-asas hukum perjanjian, pola umum perjanjian, unsur-unsur perjanjian, penyusunan redaksional perjanjian, dan bea meterai perjanjian.
  8. Menyusun Pasal-pasal Perjanjian Kerja
    • Pasal-pasal yang diwajibkan oleh undang-undang, pasal-pasal pelengkap, dan pasal-pasal khusus yang perlu diperhatikan.
  9. Diskusi, Kesimpulan, Penutup, dan Studi Kasus
    • Diskusi mengenai materi yang telah disampaikan, kesimpulan dari pembahasan, penutupan acara, dan penerapan materi melalui studi kasus.

Bonus:

  • Soft copy perjanjian-perjanjian kerja (PKWT, PKWTT, Outsourcing, Magang, dll) sebagai bahan referensi dan contoh praktis.
Bagikan outline ini

Informasi Pelaksanaan

Jadwal Selanjutnya
  • 6-7 Mei 2024
  • 3-4 Juni 2024
  • 10-11 Juli 2024
  • 7-8 Agustus 2024
  • 5-6 September 2024
  • 3-4 Oktober 2024
  • 28-29 November 2024

*Harga belum termasuk PPN

Informasi Pelaksanaan

*Harga belum termasuk PPN

In-Class Training

  • 6-7 Mei 2024
  • 3-4 Juni 2024
  • 10-11 Juli 2024
  • 7-8 Agustus 2024
  • 5-6 September 2024
  • 3-4 Oktober 2024
  • 28-29 November 2024

*Harga belum termasuk PPN

Bagikan outline ini

Pelatihan lainnya

Running

Rp 4.850.000

Running

Rp 4.850.000

Running

Rp 4.850.000

Running

Rp 4.850.000

Scroll to Top