BMG Institute

Aset Tanah Dalam Tinjauan Akuntasi Dan Hukum Pertanahan Nasional

Dr (cn). Syaiful Bahari, S.H.,M.H,

Dr (cn). Syaiful Bahari, S.H.,M.H,

Aset Tanah Dalam Tinjauan Akuntasi Dan Hukum Pertanahan Nasional

Deskripsi

Tanah adalah salah satu aset terpenting di setiap perusahaan dan lembaga/badan pemerintahan. Tanah menjadi faktor penghitung neraca harta kekayaan perusahaan, badan hukum, dan lembaga pemerintah. Bahkan aset tetap berupa tanah juga menjadi obyek penghitungan dan penyusunan laporan pajak secara berkala. Penempatan dan pencatatan aset tanah yang salah dalam laporan neraca keuangan perusahaan atau laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah maupun pemerintah pusat akan menimbulkan persoalan hukum. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian dalam penempatan dan pencatatan aset tanah sangat penting dan membantu setiap perusahaan dan lembaga pemerintahan memiliki laporan keuangan dan kekayaan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tanah dari sudut pandang hukum pertanahan memiliki dimensi yang luas dan memiliki komplektisitas persoalan tersendiri. Ketentuan mengenai tanah diatur oleh hukum pertanahan nasional yang beragam, dari mulai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sampai Undang-Undang Sektoral di Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan. Tanah memiliki dua sifat hukum yaitu masuk dalam hukum privat dan hukum publik. Banyaknya pengaturan mengenai tanah di Indonesia dalam hukum pertanahan nasional menyebabkan banyak pihak, baik perorangan maupun badan hukum menjadi bingung, dan pada akhirnya jika tidak memiliki pemahaman yang benar dan hati-hati dalam bertindak, maka akan terjerumus kepada persoalan hukum.

Tanah dalam akuntansi dimasukkan ke dalam aset tetap. Namun demikian, akuntansi hanya mengatur ketentuan-ketentuan umum pencatatan aset tetap berupa tanah dalam laporan keuangan dan harta kekayaan perusahaan atau lembaga pemerintahan. Akuntansi tidak membahas lebih jauh mengenai status dan keadaan tanah yang tentunya memiliki konsekuensi dalam laporan harta kekayaan badan hukum. Karena itu, di samping pencatatan tanah dalam akuntansi, tentunya perusahaan dan lembaga pemerintahan perlu memahami tentang aset tetap tanah dalam tinjauan hukum pertanahan nasional.

  • Memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penyusunan akuntansi aset tetap tanah dengan hukum pertanahan nasional.
  • Menghindari resiko hukum dalam penempatan dan pencatatan aset tetap tanah dalam laporan harta kekayaan perusahaan atau lembaga pemerintah.
  • Menciptakan laporan harta kekayaan perusahaan dan lembaga pemerintah yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan ini dikemas dalam bentuk pelatihan terbatas dengan tatap muka antara peserta dengan pemberi materi. Muatan materi yang diberikan 50% materi pokok, 20% materi kasus, dan 30% tanya jawab/diskusi peserta.

  1. Pengertian dan konsep aset tetap tanah dalam akuntansi.
  2. Mengenal hukum pertanahan Indonesia.
  3. Kedudukan hak-hak atas tanah di Indonesia dalam hukum pertanahan nasional.
  4. Perolehan dan peralihan hak-hak tanah berdasarkan hukum pertanahan.
  5. Kasus-kasus hukum terkait malpraktek akuntansi tanah.
  6. Penempatan dan pencatatan status dan kedudukan aset tanah dalam laporan harta kekayaan perusahaan dan lembaga pemerintahan.
Bagikan outline ini

Informasi Pelaksanaan

Jadwal Selanjutnya
  • 17 September 2024
  • 13 November 2024

*Harga belum termasuk PPN

Informasi Pelaksanaan

09:00 –
15:00

*Harga belum termasuk PPN

In-Class Training

  • 17 September 2024
  • 13 November 2024

*Harga belum termasuk PPN

Bagikan outline ini

Pelatihan lainnya

Running
Running

Rp 4.850.000

Running
Running

Rp 4.850.000

Running
Running

Rp 4.850.000

Running
Running

Rp 4.850.000

Scroll to Top